Asosiasi Asistensi untuk Pemerintahan Kekaisaran

Asosiasi Asistensi untuk Pemerintahan Kekaisaran 大政翼賛會 Taisei Yokusankai
Presiden	Fumimaro Konoe (1940–1941) Hideki Tojo (1941–1944) Kuniaki Koiso (1944–1945) Kantarō Suzuki (1945)
Wakil Presiden	Heisuke Yanagawa (1941) Kisaburō Andō (1941–1943) Fumio Gotō (1943–1944) Taketora Ogata (1944–1945)
Dibentuk	12 Oktober 1940
Dibubarkan	13 Juni 1945
Digabungkan dari	Rikken Seiyūkai Rikken Minseitō Kokumin Dōmei Shakai Taishūtō
Kantor pusat	Marunouchi, Chiyoda, Tokyo, Kekaisaran Jepang
Surat kabar	Osamu Tsubasa
Sayap pemuda	Pemuda Jepang Raya (大日本靑少年團, Dai-nippon Seishōnendan)
Sayap wanita	Asosiasi Wanita Jepang Raya (大日本婦人會, Dai-nippon Fujinkai)
Sayap parlemen	Yokusan Sonendan
Kelompok parlemen	Yokusan Seijikai
Program mobilisasi	Asosiasi Kewilayahan
Milisi nasional	Korps Tempur Sukarelawan
Ideologi	Statisme Shōwa Imperialisme Jepang Militerisme Jepang Nasionalisme Jepang Ultranasionalisme[1] Konservatisme nasional Konservatisme sosial Pan-Asianisme Kapitalisme negara Anti-komunisme Anti-liberalisme Totalitarianisme[2][3]
Agama	Shintō Negara
Warna	Merah dan   putih
Shūgiin (1942)	381 / 466
Politik Jepang Partai politik Pemilihan umum

Asosiasi Asistensi untuk Pemerintahan Kekaisaran atau Taisei Yokusankai (Jepang: 大政翼贊會/大政翼賛会code: ja is deprecated ) adalah sebuah organisasi masa perang Kekaisaran Jepang yang dibuat oleh Perdana Menteri Fumimaro Konoe pada 12 Oktober 1940, untuk mempromosikan tujuan-tujuan dari gerakan Shintaisei-nya ("Orde Baru"). Organisasi tersebut berubah menjadi partai politik pemerintahan "statis" yang bertujuan untuk menyingkirkan seksionalisme dalam politik dan ekonomi di Kekaisaran Jepang untuk menciptakan negara satu partai totaliter, dalam rangka memaksimalisasi efisiensi upaya perang total Jepang di Tiongkok.^[4] Ketika organisasi ini diluncurkan secara resmi, Konoe di angkat sebagai "penyelamat politik" sebuah negara yang sedang kacau; namun, perpecahan internal segera muncul.

1. ^ Brandon, James R., ed. (2009). Kabuki's Forgotten War: 1931-1945. University of Hawaii Press. hlm. 113. ISBN 9780824832001. .2 All existing political parties "voluntarily" dissolved themselves, replaced by a single authorized political body, the ultranationalist Imperial Rule Assistance Association. 
2. ^ Baker, David (June 2006). "The political economy of fascism: Myth or reality, or myth and reality?". New Political Economy. 11 (2): 227–250. doi:10.1080/13563460600655581.  Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
3. ^ McClain, James L. (2002). Japan: A Modern History. New York: W. W. Norton & Company, Inc. hlm. 454. ISBN 0393041565. Conservatives such as Hiranuma Kiichiro, who served as prime minister for eight months in 1939, objected that the proposed totalitarian IRAA was nothing but a "new shogunate" that would usurp the power of the emperor's government, and Japanists declared that the national polity, the hallowed kokutai, already united the emperor with subjects who naturally fulfilled their sacred obligation to "assist imperial rule." On a more mundane plane, senior officials within the Home Ministry feared the loss of bureaucratic turf and complained that the proposed network of occupationally based units would interfere with local administration at a particularly crucial time in the nation's history. 
4. ^ Wolferen, The Enigma of Japanese Power: People and Politics in a Stateless Nation, page 351