Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP | |
---|---|
![]() | |
Gambaran umum | |
Didirikan | 30 Mei 1983 |
Dasar hukum | Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2023[1] |
Bidang tugas | Pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional |
Slogan | "Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan" |
Pegawai | 5.820 (per Maret 2024) [2] |
Alokasi APBN | Rp2,3 triliun (Pagu Anggaran TA. 2024) [3] |
Kepala | |
Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA., CSFA., CGCAE., CIAE. | |
Sekretaris Utama | |
Ernadhi Sudarmanto, SE., Ak., MM., M.Ak., CFE., CFra., CA., QIA., ASEAN CPA., CGCAE., CIAE., CGRE., FRMP., CREL. [4] | |
Deputi | |
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman | Aryanto Wibowo, Ak.[5] |
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan | Iwan Taufiq Purwanto, SE., MBA., CGCAE., CRMP., QIA., CIAE.[6] |
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah | Raden Suhartono, SE., M.Ak., CIAE. [7] |
Deputi Bidang Akuntan Negara | Dr. Sally Salamah, Ak., M.Prof.Acc., CGCAE., CHRP., QIA., CIAE.[8] |
Deputi Bidang Investigasi | Agustina Arumsari, Ak., MH., CFE., CFrA., CA., QIA., CGCAE., CIAE.[9] |
Inspektur | |
Buntoro, Ak., M.Ak. | |
Kantor pusat | |
Jl. Pramuka No. 33, Jakarta 13120 | |
Situs web | |
http://www.bpkp.go.id | |
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya