Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan
BPKP
Gambaran umum
Didirikan30 Mei 1983; 41 tahun lalu (1983-05-30)
Dasar hukumPeraturan Presiden Nomor 20 tahun 2023[1]
Bidang tugasPengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional
Slogan"Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan"
Pegawai5.820 (per Maret 2024) [2]
Alokasi APBNRp2,3 triliun (Pagu Anggaran TA. 2024) [3]
Kepala
Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA., CSFA., CGCAE., CIAE.
Sekretaris Utama
Ernadhi Sudarmanto, SE., Ak., MM., M.Ak., CFE., CFra., CA., QIA., ASEAN CPA., CGCAE., CIAE., CGRE., FRMP., CREL. [4]
Deputi
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan KemaritimanAryanto Wibowo, Ak.[5]
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan KebudayaanIwan Taufiq Purwanto, SE., MBA., CGCAE., CRMP., QIA., CIAE.[6]
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan DaerahRaden Suhartono, SE., M.Ak., CIAE. [7]
Deputi Bidang Akuntan NegaraDr. Sally Salamah, Ak., M.Prof.Acc., CGCAE., CHRP., QIA., CIAE.[8]
Deputi Bidang InvestigasiAgustina Arumsari, Ak., MH., CFE., CFrA., CA., QIA., CGCAE., CIAE.[9]
Inspektur
Buntoro, Ak., M.Ak.
Kantor pusat
Jl. Pramuka No. 33, Jakarta 13120
Situs web
http://www.bpkp.go.id
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya

  1. ^ https://www.bpkp.go.id/id/tentang/tusi
  2. ^ https://www.bpkp.go.id/id/informasiPublik/dataSdm
  3. ^ https://www.bpkp.go.id/berita/read/44132/0/BPKP-Sampaikan-Pagu-Anggaran-Tahun-2024-Sebesar-Rp2.3-Triliun
  4. ^ https://www.bpkp.go.id/id/unitKerja/2/profilPimpinan/RE/ernadhi-sudarmanto
  5. ^ https://www.bpkp.go.id/id/unitKerja/3/profilPimpinan/mZq/aryanto-wibowo
  6. ^ https://www.bpkp.go.id/id/unitKerja/4/profilPimpinan/ojW/iwan-taufiq-purwanto
  7. ^ https://www.bpkp.go.id/id/unitKerja/5/tentang/struktur-organisasi
  8. ^ https://dan.bpkp.go.id/portal/profil
  9. ^ https://www.bpkp.go.id/id/unitKerja/7/profilPimpinan/7vo/agustina-arumsari

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne