Dewan Negeri Johor

Halaman artikel ini diterjemahkan, sebagian atau seluruhnya, dari halaman di (Tolong cantumkan kode bahasa Wiki sumber terjemahan) yang berjudul (Tolong cantumkan nama artikel sumber terjemahan). Lihat pula [{{localurle:{{{1}}}:|oldid=&action=history}} sejarah suntingan halaman aslinya] untuk melihat daftar penulisnya.

Majelis Legislatif Negara Bagian Johor Dewan Negeri Johor ديوان اوندڠن نڬري جوهر
Dewan Negeri Johor Ke - 15
Jenis
Jenis	Unikameral
Jangka waktu	Maksimal 5 Tahun atau kurang dari 5 Tahun
Pimpinan
Sultan	Sultan Ibrahim sejak 23 Januari 2010
Ketua Dewan	Mohd Puad Zarkashi, BN - UMNO sejak 21 April 2022
Wakil Ketua	Samsolbari Jamali, BN - UMNO sejak 21 April 2022
Menteri Besar	Onn Hafiz Ghazi, BN - UMNO sejak 15 Maret 2022
Ketua Oposisi	Andrew Chen Kah Eng, PH - DAP sejak 11 Desember 2022
Sekretaris	Shubanah Yusuf
Komposisi
Anggota	56 Anggota Kuorum: 19 Mayoritas Sederhana: 29 Dua Pertiga Mayoritas: 38
Partai & kursi	(Hingga 13 Maret 2022[update]) Pemerintah (40)   BN (40)   UMNO (33)   MCA (4)   MIC (3) Didukung oleh : (13)   PH (13)   DAP (10)   AMANAH (1)   PKR (1)   MUDA (1) Oposisi (3)   PN (3)   BERSATU (2)   PAS (1) Ketua Dewan   BN (ADUN dari Rengit)
Komisi	4 Komite Keuangan Publik Komite Prosedur Aturan Komite Hak Istimewa Komite Pemilihan
Pemilihan
Sistem pemilihan	Plurality: First-past-the-post (56 single-member constituencies)
Pemilihan terakhir	12 March 2022
Pemilihan berikutnya	By 20 June 2027
Tempat bersidang
Gedung Sultan Ismail, Kota Iskandar, Iskandar Puteri, Johor Bahru, Johor
Sultan Ibrahim Building, Johor Bahru, Johor
Situs web
www.johor.gov.my
L • B

Majelis Legislatif Negara Bagian Johor (bahasa Melayu: Dewan Negeri Johor) adalah sebuah lembaga legislatif satu kamar tingkat negara bagian Johor, Malaysia. Majelis ini terdiri 56 anggota yang dipilih untuk mewakili daerah pemilihan yang ada di Negara Bagian Johor. Pemilihan anggota Dewan Negeri Johor diadakan tidak lebih dari lima tahun, dan oleh konvensi politik Malaysia, dilakukan bersamaan dengan pemilihan parlemen federal dan majelis negara bagian lainnya (kecuali Sabah dan Sarawak).