Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015
Dibubarkan	31 Desember 2024 (2024-12-31)
Nomenklatur pengganti	Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
Bidang tugas	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS
Sekretaris Direktorat Jenderal	dr. Andi Saguni, MA
Direktur Pelayanan Kesehatan Primer	dr. Obrin Parulian, M.Kes.
Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan	drg. Yuli Astuti Saripawan, M.Kes.
Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dr. Aswan Usman, M.Kes.
Direktur Mutu dan Pelayanan Kesehatan	dr. Yanti Herman, MH.Kes.
Kantor pusat
Jl. HR Rasuna Said Kav. X-5 No. 4-9 Jakarta Selatan
Situs web
yankes.kemkes.go.id

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (disingkat Ditjen Yankes) adalah unsur pelaksana di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.^[1]

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:^[1]

1. perumusan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1. ^ ^{a b} "Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-05-28. Diakses tanggal 2018-04-30.