Gaullisme (bahasa Prancis: Gaullisme) adalah pendirian politik Prancis yang didasari pada pemikiran dan tindakan pemimpin Gerakan Pemberontak Prancis di Perang Dunia II Charles de Gaulle, yang nantinya akan menjadi Presiden pertama dan pendiri dari Republik Prancis Kelima.[1] De Gaulle menarik pasukan Prancis dari Struktur Komando NATO, memaksa pembubaran pangkalan-pangkalan Sekutu dari Prancis, dan juga menginisiasi program ketahanan nuklir mandiri milik Prancis. Tindakan-tindakannya ini didasarkan pada pandangan bahwa Prancis tidak akan tunduk pada negara lain.[2]
Menurut Serge Berstein, Gaullisme "bukanlah sebuah doktrin ataupun ideologi politik" dan tidak dapat digolongkan sebagai ideologi kiri atau kanan. Melainkan, "mengingat perkembangan historisnya, adalah sebuah pelaksanaan kekuasaan yang pragmatis yang tidak bebas dari pertentangan maupun dari kompromi terhadap kebutuhan sesaat bahkan jika kata-kata angkuh sang jenderal memberikan Gaullisme semacam daya tarik berupa program yang tampaknya mendalam dan sepenuhnya terwujud." Gaullisme adalah "fenomena Prancis yang khas, dan tanpa keraguan merupakan fenomena politik Prancis yang hakiki di abad ke-20"[1]
Lawrence D. Kritzman berpendapat bahwa Gaullisme dapat dilihat sebagai sebuah bentuk patriotisme Prancis dalam tradisi Jules Michelet. Ia menulis: "Meskipun sejalan dengan sayap kanan dalam spektrum politik, Gaullisme berkomitmen pada nilai-nilai republik dari Revolusi Prancis, dan dengan demikian menjauhkan diri dari ambisi khusus sayap kanan tradisional dan tujuan-tujuan xenofobianya." Lebih lanjut lagi ia menulis, "Gaullisme melihat misinya sebagai penegasan atas kedaulatan dan persatuan nasional, yang bertentangan secara diametral dengan perpecahan yang diciptakan oleh komitmen sayap kiri terhadap perjuangan kelas."[3]
Gaullisme bersifat nasionalis. Pada periode pasca-PD II, kaum Gaullisme menganjurkan agar imperium kolonial Prancis tetap dipertahankan.[4] De Gaulle mengubah pendiriannya tentang imperium kolonial pada pertengahan tahun 1950-an, dengan menyarankan kemungkinan pembentukan negara federal atau penentuan nasib sendiri dan keanggotaan dalam Komunitas Prancis.[4]