![]() |
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Qatar |
Konstitusi |
Majelis Konsultasi |
Pembagian Administratif (Kota-Kota) |
Hubungan luar negeri Qatar dilakukan melalui Kementerian Luar Negerinya. Negara-negara Arab termasuk yang pertama mengakui Qatar, dan negara tersebut memperoleh penerimaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Liga Arab setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1971. Negara tersebut merupakan anggota awal OPEC dan anggota pendiri Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Misi diplomatik ke Qatar berpusat di ibu kotanya, Doha.
Hubungan regional dan kebijakan luar negeri Qatar dicirikan oleh strategi penyeimbangan dan pembangunan aliansi di antara kekuatan regional dan besar. Qatar mempertahankan kebijakan luar negeri yang independen dan terlibat dalam penyeimbangan regional untuk mengamankan prioritas strategisnya dan mendapatkan pengakuan di tingkat regional dan internasional.[1][2] Sebagai negara kecil di Teluk, Qatar memiliki kebijakan luar negeri "pintu terbuka" di mana Qatar memelihara hubungan dengan semua pihak dan pelaku regional di kawasan tersebut, termasuk dengan organisasi seperti Taliban dan Hamas.[3] Namun, Washington Institute menerbitkan sebuah laporan pada bulan Agustus 2021 yang menyatakan hubungan Qatar dengan Taliban telah menjadikan negara tersebut sebagai kontak potensial bagi wilayah yang mencari negosiasi dengan Afghanistan.[4] Qatar juga menjadi kunci untuk menegosiasikan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang telah memulihkan ketenangan setelah empat perang, terakhir terlihat pada tahun 2021.[5]