Kabinet Ampera I

Kabinet Ampera I
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Presiden Soekarno membentuk kabinet Ampera 25 Juli 1966
Dibentuk	28 Juli 1966
Diselesaikan	11 Oktober 1967
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soekarno (1966-67) Soeharto (1967)
Kepala pemerintahan	Soekarno (1966-67) Soeharto (1967)
Jumlah menteri	30
Total jumlah menteri	30
Partai anggota	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Partai Nasional Indonesia Partai Musyawarah Rakyat Banyak Partai Kristen Indonesia Partai Katolik Republik Indonesia Nahdlatul Ulama Independen
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Dwikora IV
Pengganti	Kabinet Ampera II

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Hukum
Ideologi Pancasila
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan MPR (Tap MPR) Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kabupaten/Kota
Hirarki Lembaga Negara Organ Lapis Pertama Organ Lapis Kedua Organ Lapis Ketiga
Pemerintahan Pusat
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga Lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat Negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan Daerah
Pembagian Administratif Provinsi Khusus: Daerah Khusus Daerah Istimewa Daftar: Umum Ibu Kota Lambang IPM PDRB Titik Tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya Kabupaten Waktu Pembentukan Hanya Kota Provinsi Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Hari Jadi Wilayah Metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah Khusus
Kepala Daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali Kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik Praktis
Pemilihan Umum Pemilihan Legislatif 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan Presiden 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan Lokal Pemilihan Legislatif Daerah 1957–1958 Pemilihan Kepala Daerah 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-Undang Daerah Pemilihan
Partai Politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh Partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap Pemuda Partai yang Bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan Diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsulat Jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal Politik Negara lainnya Atlas
l b s

Artikel ini bagian dari seri tentang Soekarno
Presiden pertama Indonesia Prakemerdekaan PNI Partindo PETA BPUPK Pancasila PPKI Revolusi Nasional Indonesia Proklamasi Kemerdekaan Kebijakan dalam negeri APRA Ambon Permesta DI/TII Peristiwa Tiga Selatan Marhaenisme Demokrasi Terpimpin Dekret 5 Juli Monas G30S Supersemar Kejatuhan De-Soekarnoisasi Kebijakan luar negeri Gerakan Non-Blok Konferensi Asia–Afrika Pesta Olahraga Asia 1962 CONEFO GANEFO gedung Irian Barat Trikora Pepera Konfrontasi Krisis Selat Sunda Pidato Indonesia Menggugat Tahun Vivere Pericoloso Keluarga Istri Fatmawati Dewi Anak Rukmini Megawati Rachmawati Sukmawati Guruh Media dan warisan Makam Soekarno Rumah pengasingan Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta Stadion Gelora Bung Karno Lainnya (eponim) Galeri: Gambar, Suara, Video
l b s

Kabinet Ampera I^{[catatan 1]} adalah kabinet pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang dibentuk pada 25 Juli 1966 dan memulai masa tugas pada 28 Juli 1966 sampai dengan 11 Oktober 1967.^[1] Kabinet ini dibentuk sebagai realisasi daripada Ketetapan MPRS Nomor XIII / MPRS / 1966 yang menugaskan kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban Ketetapan MPRS tersebut untuk segera membentuk Kabinet Ampera.

Tugas Pokok Kabinet Ampera ialah Dwi Darma, yaitu :

• Menciptakan kestabilan sosial politik.
• Menciptakan kestabilan sosial ekonomi.

Program Kabinet Ampera ialah Catur Karya, yaitu :

• Memperbaiki peri-kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan;
• Melaksanakan Pemilihan Umum dalam batas waktu seperti yang dicantumkan dalam Ketetapan MPRS Nomor XI / MPRS / 1966 selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968;
• Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor XII / MPRS / 1966 tanggal 5 Juli 1966;
• Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Pada 12 Maret 1967, Presiden Soekarno diberhentikan dan dicabut mandatnya sebagai Presiden RI oleh MPRS sehingga sejak saat itu Kabinet tersebut dilanjutkan secara langsung oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera.

Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "catatan", tapi tidak ditemukan tag <references group="catatan"/> yang berkaitan

1. ^ "Susunan Kabinet Ampera". Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden RI. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-02-23. Diakses tanggal 24 Februari 2022.