![]() Gedung Kementerian Kehakiman, 102 Petty France, London | |
Informasi Departemen Kementerian | |
---|---|
Dibentuk | 2007 |
Nomenklatur Departemen Kementerian sebelumnya | |
Wilayah hukum | Pemerintah Britania Raya |
Kantor pusat | 102 Petty France Westminster, London |
Pegawai | lebih dari 77,000 |
Anggaran tahunan | £ 6,3 Miliar dan £ 600 juta (pengeluaran utama) ditahun 2018-2019 [1] |
Menteri | |
Departemen Kementerian eksekutif | |
Lembaga bawahan | |
Situs web | Official website |
Bagian dari seri tentang |
Politik dan Pemerintahan Britania Raya |
---|
![]() |
Kementerian Kehakiman adalah sebuah Departemen/Kementerian dalam Pemerintahan Yang Mulia yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman dan Lord Chancellor. Fungsi utama dari kementerian ini adalah memprioritaskan pengurangan dan melindungi publik, memberikan akses hukum, meningkatkan kepercayaan dalam sistem hukum dan menegakkan kebebasan sipil.[2] Menteri Kehakiman adalah menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen untuk urusan hukum dan kehakiman, sistem peradilan, penjara dan masa percobaan di Inggris dan Wales dengan beberapa tambahan tanggung jawab di lingkungan Britania Raya seperti Mahkamah Agung Britania Raya dan pengangkatan petugas hukum kerajaan. Kementerian ini juga bertanggung jawab dilingkup kebijakan konstitusional yang tidak dilimpahkan kepada Wakil Perdana Menteri di tahun 2010, hak asasi manusia dan hak informasi di seluruh Britania Raya.
Kementerian Kehakiman juga mengawasi kegiatan administrasi hukum di Jersey, Guernsey dan Pulau Man (Wilayah Dependensi Britania Raya), Saint Helena, Ascension, Tristan da Cunha dan Kepulauan Falklands (Wilayah Seberang Lautan Britania Raya).[3][4][5] Sedangkan Gibraltar dan Wilayah Seberang Laut Britania Raya lainnya memiliki Kementerian Kehakiman sendiri.[6]
Kementerian Kehakiman dibentuk pada bulan Mei 2007, ketika beberapa bidang di Departemen Dalam Negeri digabung dengan Departemen Urusan Konstitusional.[7]
Pengeluaran, Pengadministrasian dan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman diawasi oleh Komite Pemilihan Parlemen Bidang Hukum.[8]