Korps Kepolisian Nasional Korps Nationale Politie | |
---|---|
![]() Logo Kepolisian Belanda | |
![]() Lencana Kepolisian Belanda | |
![]() Bendera Kepolisian Belanda | |
Nama | De nationale Politie (atau de Politie) |
Motto | Waakzaam en dienstbaar Waspada dan Patuh |
Ikhtisar | |
Dibentuk | 1 Januari 2013(sebagai Kepolisian Nasional) |
Pendahulu |
|
Personel | 63.778 |
Anggaran | €7.306.000.000 (2023) |
Struktur yurisdiksi | |
Lembaga nasional | Kerajaan Belanda |
Wilayah hukum | Kerajaan Belanda |
Markas besar | Den Haag, Belanda |
Pejabat pemerintah |
|
Pejabat eksekutif |
|
Lembaga induk | Kementerian Kehakiman dan Keamanan |
Situs web | |
www.politie.nl |
Korps Kepolisian Nasional (bahasa Belanda: Korps Nationale Politie), dikenal juga sebagai Kepolisian Nasional Belanda atau Kepolisian Nasional (bahasa Belanda: Nationale Politie), terbagi dalam sepuluh unit regional, dua unit nasional, akademi kepolisian, pusat layanan kepolisian, dan kerja sama pusat pengiriman nasional. Tujuan penegakan hukum dari lembaga-lembaga ini adalah penyelidikan dugaan aktivitas kriminal, rujukan hasil investigasi ke pengadilan, dan penahanan sementara tersangka kriminal sambil menunggu tindakan hukum. Lembaga penegak hukum pada berbagai tingkatan di berbagai tingkat pemerintahan dan di berbagai lembaga, juga umumnya bertanggung jawab untuk mencegah aktivitas kriminal dan mencegah tindakan kejahatan yang sedang berlangsung. Komisaris Utama (eerste hoofdcommissaris) Kepolisian Belanda adalah Janny Knol sejak 1 Maret 2024.[1]
Selain petugas polisi, Belanda memiliki sekitar 23.500 petugas keamanan. Petugas ini memiliki status Petugas Penegakan Hukum Khusus (SEO) (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) atau BOA/Handhaving dalam bahasa Belanda, dan karenanya memiliki kewenangan polisi (menahan tersangka, meminta tanda pengenal, melakukan penangkapan, mengeluarkan denda sesuai tingkat pelanggaran, dan menggunakan paksaan). Mereka dapat ditemukan di dalam polisi transportasi, pengawas satwa liar, dan lembaga penegakan hukum setempat. Mayoritas petugas BOA memiliki kewenangan untuk membawa dan menggunakan borgol yang hanya dapat diberikan kepada petugas yang berwenang untuk menggunakan paksaan. Dengan izin dari Kementerian Kehakiman dan Keamanan, beberapa dewan juga memberikan kewenangan petugas ini membawa tongkat polisi, semprotan merica, dan terkadang senjata api.
Tugas mereka tergantung dari wilayah operasi mereka. Pengawas satwa liar menegakkan hukum alam, sementara petugas penegakan hukum lokal menegakkan peraturan daerah dan pelanggaran UU kota. Pada tahun 2018, serikat pekerja khawatir dengan meningkatnya kekerasan terhadap petugas polisi dan memutuskan untuk mempertimbangkan apakah mereka akan melengkapi petugas polisi tersebut dengan senjata yang tidak mematikan, tongkat dan semprotan merica, atau menjadikan mereka bagian dari kepolisian nasional.[2]