Organisasi Papua Merdeka

Organisasi Papua Merdeka
Free Papua Movement, OPM
Bendera Lambang
Pemimpin	Jacob Prai (hingga 2022)
Waktu operasi	1 Desember 1963 – sekarang
Wilayah operasi	Terutama di Papua Tengah dan Papua Pegunungan; kurang menonjol di Papua, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat
Ideologi	Separatisme Nasionalisme Papua Sentimen anti-Indonesia Anti-imperialisme Anti-Amerikanisme
Sekutu	Kepulauan Marshall[1]  Nauru[1]  Vanuatu[2][3]  Kepulauan Solomon[4]  Senegal[5]  Tonga[6]  Saint Vincent dan Grenadines[7] Jamahiriyah Arab Libya (hingga 2011)[8]
Lawan	Indonesia
Pertempuran dan perang	Konflik Papua
Dicap sebagai organisasi teror oleh	Indonesia

Organisasi Papua Merdeka (disingkat sebagai OPM) adalah sebuah nama yang diberikan kepada gerakan separatis yang bertujuan untuk memisahkan Papua dari Indonesia dan mendirikan negara merdeka di wilayah tersebut. Wilayah ini saat ini terbagi menjadi enam provinsi di Indonesia, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat, yang sebelumnya dikenal sebagai Papua, Irian Jaya, dan Irian Barat.^[9]

Gerakan ini terdiri dari tiga elemen: kelompok unit bersenjata yang berbeda, masing-masing dengan kontrol teritorial terbatas tanpa komandan tunggal; beberapa kelompok di wilayah yang melakukan demonstrasi dan protes; dan sekelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri yang meningkatkan kesadaran akan isu-isu di wilayah tersebut sambil berjuang untuk dukungan internasional untuk kemerdekaan.^[9]

Sayap Militer gerakan ini biasa disebut oleh Pemerintah Indonesia sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata, Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata, dan Kelompok Separatis Teroris Papua atau disingkat masing-masing KKB, KKSB, dan KSTP.

Sejak awal, OPM juga menempuh upaya jalur diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, dan aksi terorisme sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari separatis Papua, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York. Gerakan militan ini dianggap sebagai organisasi separatis di Indonesia, dan aktivitasnya telah menimbulkan tuduhan makar.^[10]

1. ^ ^{a b} "Pacific nations back West Papuan self-determination". RNZ. 6 May 2017. 
2. ^ Manning, Selwyn (22 June 2010). "Vanuatu to seek observer status for West Papua at MSG and PIF leaders summits". Pacific Scoop. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 October 2017. Diakses tanggal 20 October 2017.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
3. ^ "Fiery debate over West Papua at UN General Assembly". Radio New Zealand 2017. 27 September 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 October 2017. Diakses tanggal 7 October 2017.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
4. ^ "Solomon Islands Prime Minister softens support for West Papua self-determination". abc.net.au. 29 April 2019. Diakses tanggal 10 February 2020. 
5. ^ "President of Senegal – "West Papua is now an issue for all black Africans"". 19 December 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-21. Diakses tanggal 2020-10-01. 
6. ^ "Tonga's PM highlights Papua issue at UN". RNZ. 1 Oct 2015. Diakses tanggal 7 Oct 2020. 
7. ^ "St Vincent & The Grenadines supports West Papuan self-determination at the United Nations General Assembly". 26 September 2017 – via www.freewestpapua.org. 
8. ^ "Libyan terrorism: the case against Gaddafi. - Free Online Library". www.thefreelibrary.com. 
9. ^ ^{a b} Institute for Policy Analysis of Conflict (24 August 2015). "The current status of the Papuan pro-independence movement" (PDF). IPAC Report No.21. Jakarta, Indonesia. OCLC 974913162. Diakses tanggal 24 October 2017. 
10. ^ Lintner, Bertil (January 22, 2009). "Papuans Try to Keep Cause Alive". Jakarta Globe. Diakses tanggal 2009-02-09.