Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. |
Organisasi Pembebasan Palestina | |
---|---|
Singkatan | PLO |
Ketua | Mahmoud Abbas |
Dibentuk | 28 Mei 1964[1] |
Kantor pusat | Al-Bireh, Tepi Barat[2][3] |
Ideologi | |
Posisi politik | Sayap kiri |
Afiliasi internasional | Pengamat non-anggota PBB |
Anggota | |
Himne | Fida'i[13] |
Dewan Legislatif Palestina | 50 / 132
|
Situs web | |
http://www.plo.ps/en | |
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Palestina |
Jabatan yang statusnya disengketakan ditunjukkan dengan huruf miring |
|
Portal Palestina |
Organisasi Pembebasan Palestina (bahasa Arab: منظمة التحرير الفلسطينية Munaẓẓamat at-Taḥrīr al-Filasṭīniyyah; bahasa Inggris: Palestinian Liberation Organization atau disingkat PLO) adalah koalisi nasionalis Palestina yang diakui secara internasional sebagai perwakilan resmi rakyat Palestina.[14][15] Didirikan pada tahun 1964, PLO awalnya bertujuan untuk mendirikan negara Arab di seluruh wilayah bekas Mandat Palestina, dan menganjurkan penghapusan Negara Israel. Namun, pada tahun 1993, PLO mengakui kedaulatan Israel melalui Perjanjian Oslo I, dan kini hanya mengupayakan status negara Arab di wilayah Palestina (Tepi Barat dan Jalur Gaza) yang telah diduduki secara militer oleh Israel sejak Perang Arab-Israel tahun 1967.
PLO berkantor pusat di Al-Bireh, sebuah kota di Tepi Barat. Sebagai pemerintah Negara Palestina yang diakui secara resmi secara de jure, negara ini telah memiliki status pengamat Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1974.[16][17][18] Sebelum Perjanjian Oslo, sayap militan PLO secara terbuka terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap warga sipil Israel, baik di Israel maupun di luar Israel.[19][20][21] Akibatnya, Amerika Serikat menetapkan kelompok ini sebagai kelompok teroris pada tahun 1987, meskipun pengabaian presiden telah mengizinkan kontak Amerika-PLO sejak tahun 1988.[22][23] Pembicaraan yang dimediasi antara pemerintah Israel dan PLO pada tahun 1993 (Perjanjian Oslo I) menghasilkan PLO mengakui hak Israel untuk hidup dalam damai dan menerima Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 242, sementara Israel mengakui PLO sebagai otoritas sah yang mewakili rakyat Palestina.[24] Meskipun ada Surat Pengakuan Bersama Israel-PLO, yang mana pemimpin PLO Yasser Arafat meninggalkan "terorisme dan tindakan kekerasan lainnya" terhadap Israel, PLO terus terlibat dalam aktivitas militan, khususnya selama Intifada Kedua (2000–2005). Pada tanggal 29 Oktober 2018, Dewan Pusat PLO menangguhkan pengakuan Palestina terhadap Israel, dan kemudian menghentikan segala bentuk kerja sama keamanan dan ekonomi dengan otoritas Israel sampai Israel mengakui negara Palestina di perbatasan sebelum tahun 1967.[25][26]
The creation of Palestine liberation organization was announced today...
On 28 October 1974, the seventh Arab summit conference held in Rabat designated the PLO as the sole legitimate representative of the Palestinian people and reaffirmed their right to establish an independent state of urgency.
The organisation has also been recognized as the sole legitimate representative of the Palestinian people by well over 100 states ...