Penegakan hukum di Jepang

Penegakan hukum di Jepang disediakan terutama oleh departemen kepolisian prefektur di bawah pengawasan Badan Kepolisian Nasional, tetapi terdapat berbagai aparat penegak hukum lainnya di Jepang.^[1] Badan Kepolisian Nasional dikelola oleh Komisi Keamanan Publik Nasional, dengan demikian memastikan bahwa polisi Jepang adalah badan apolitis dan bebas dari kontrol eksekutif langsung pemerintah pusat. Mereka diperiksa oleh peradilan independen dan dipantau oleh pers yang bebas dan aktif.

Ada dua jenis petugas penegak hukum di Jepang, tergantung pada ketentuan yang mendasarinya: Petugas kepolisian dari Departemen Kepolisian Prefektur (ditetapkan sebagai Pejabat polisi peradilan (司法警察職員code: ja is deprecated ) berdasarkan Pasal 189 Hukum Acara Pidana (刑事訴訟法code: ja is deprecated , Keiji-soshōhō)), dan Pejabat polisi peradilan khusus (特別司法警察職員code: ja is deprecated ) (ditetapkan dalam Pasal 190 hukum yang sama), berurusan dengan bidang khusus dengan keahlian tinggi.^[2]

1. ^ Supreme Court of Japan (2005). "Who will conduct the investigation?". Diakses tanggal 2018-11-01. 
2. ^ Japanese Law Translation (2011-12-01). "日本法令外国語訳データベースシステム-刑事訴訟法" [Code of Criminal Procedure]. Ministry of Justice. hlm. 1. Diakses tanggal 2017-06-14. ^{[pranala nonaktif permanen]}