Perdana Menteri Prancis

Perdana Menteri Republik Prancis
Premier Ministre Français
Logo Pemerintah Prancis
Bendera Prancis
Anggota	Dewan Menteri Conseil d'État Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional
Atasan	Presiden, Parlemen Prancis
Kediaman	Hôtel Matignon
Ditunjuk oleh	Presiden Republik
Masa jabatan	Selama masih mendapatkan kepercayaan Majelis Nasional dan Presiden Republik
Pejabat perdana	Jules Armand Dufaure, 19 Februari 1871
Dibentuk	1872
Gaji	14.910 euro/bulan
Situs web	www.premier-ministre.gouv.fr

Prancis
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Prancis
Undang-Undang Dasar Republik Kelima Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara
Eksekutif Presiden (daftar) Emmanuel Macron (LREM) Perdana Menteri (daftar) Michel Barnier (LR) Pemerintah Kabinet Barnier
Legislatif Majelis Nasional: Keanggotaan Presiden: Richard Ferrand Senat Presiden: Gérard Larcher Kongres Parlemen Prancis
Yudikatif Dewan Konstitusi Dewan Negara Mahkamah Kasasi Mahkamah Audit Cour de Justice de la République
Pembagian administratif Region Region metropolitan Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire Corse Grand Est Hauts-de-France Île-de-France Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d'Azur Region seberang laut Guyana Prancis Guadeloupe Martinique Mayotte Réunion Negara seberang laut Polinesia Prancis Departemen
Pemilihan umum Referendum Presiden Legislatif Senat Kota Partai politik
Hubungan luar negeri Afrika Amerika Asia Prancis dan PBB Aliansi luar negeri Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis Politik Uni Eropa
Topik terkait Hak asasi manusia Skandal politik
Portal Prancis Negara lainnya Atlas
l b s

Perdana Menteri Prancis (bahasa Prancis: Premier ministre français) di Republik Kelima adalah kepala pemerintahan dan Dewan Menteri Prancis.^[1] Pada masa Republik Ketiga dan Keempat, kepala pemerintahan bernama Presiden Dewan Menteri (Président du Conseil des Ministres) yang disingkat menjadi Presiden Dewan (Président du Conseil).

Perdana menteri mengajukan daftar menteri kepada presiden. Sebagaimana semua keputusan eksekutif, dekret dan keputusan perdana menteri wajib diawasi oleh sistem pengadilan administratif. Beberapa dekret dilaksanakan setelah mempertimbangkan saran Dewan Negara (Conseil d'État).

Semua perdana menteri mempertahankan program kementerian-kementeriannya dan membuat pilihan anggaran. Mengenai keputusan di tangan perdana menteri atau presiden tergantung pada partai mereka masing-masing.

1. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-09-27. Diakses tanggal 2012-05-29.