Nama panjang:
| |
---|---|
![]() | |
Dirancang | 7 Juni 1963 |
Ditandatangani | 31 Juli 1963 |
Lokasi | Manila, Filipina |
Penanda tangan | |
Pihak | |
Penyimpan | Pemerintah Filipina tanggal 30 Desember 1965 Sekretaris Jenderal ![]() (Bahasa Inggris ) dan (Bahasa Prancis) Terdaftar A-8029 dan I-8809 |
Bahasa | Inggris |
![]() |
Persetujuan Manila atau juga disebut Manila Accord ditandatangani pada tanggal 31 Juli 1963 oleh Federasi Malaya, Republik Indonesia, dan Republik Filipina, setelah pertemuan dari tanggal 7 hingga 11 Juni 1963 di Manila.
Diprakarsai oleh Presiden Filipina Diosdado Macapagal, pertemuan tersebut diadakan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait keinginan masyarakat di Borneo Utara dan Sarawak dalam konteks Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1541 (XV), Prinsip 9 Lampiran[1][2] dengan mempertimbangkan referendum di Borneo Utara dan Sarawak yang akan berlangsung bebas dan tanpa paksaan.[3]