Republik Papua Barat

Republik Papua Barat
Bendera Papua Barat Lambang
Semboyan: Satu Orang Satu Jiwa
Lagu kebangsaan: Hai Tanahku Papua
Status	Proto-negara
Ibu kota	Jayapura (diklaim)
Bahasa yang umum digunakan	Indonesia, Melayu Papua, dan Papua Belanda dan Inggris (di pengasingan)
Agama	Kekristenan, Animisme, Islam
Pemerintahan	Pemerintahan transisi
Pendirian
• Nugini Belanda	27 Desember 1949
• Upacara peresmian dan proklamasi	1 Desember 1961
• Administrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa	1 Oktober 1962
• Administrasi Indonesia	1 Mei 1963
• Penentuan Pendapat Rakyat	19 November 1969
• Organisasi Papua Merdeka memproklamasikan republik	1 Juli 1971
• Dr. Thomas Wainggai memproklamasikan republik	14 Desember 1988
• Otoritas Nasional Papua Barat memproklamasikan republik federal	19 Oktober 2011
Sunting kotak info • Lihat • Bicara

Republik Papua Barat (bahasa Inggris: Republic of West Papua) adalah sebuah negara yang diproklamirkan gerakan separatis di wilayah Papua yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sedangkan wilayah tersebut telah diperintah oleh Indonesia sejak 1 Mei 1963 dengan beberapa nama dengan urutan sebagai berikut: Irian Barat, Irian Jaya, dan Papua.

Wilayah tersebut secara resmi diakui Pemerintah Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969. Proses politik yang dicatat dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2504 sebagai pemenuhan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Belanda, yang hasilnya diakui oleh kedua belah pihak.^[1] Saat ini wilayah tersebut terdiri dari enam provinsi di Indonesia: Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat.

Usulan pembentukan negara tersebut didukung oleh beberapa pihak di Negara Kepulauan Solomon dan Vanuatu seperti Parlemen Vanuatu yang meloloskan Wantok Blong Yumi Bill pada tahun 2010, yang secara resmi menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Vanuatu adalah untuk mendukung pencapaian kemerdekaan Papua Barat.^[2][3][4] Parlemen telah mengusulkan meminta agar organisasi ULMWP diberikan status pengamat di Melanesian Spearhead Group dan Forum Kepulauan Pasifik.^[5][6][7] Walaupun Pemerintah Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan negara-negara lain anggota MSG mengakui kedaulatan NKRI atas wilayah di Pulau Papua.^[8][9]

Republik Papua Barat telah menjadi negara anggota Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) sejak berdirinya organisasi pada tahun 1991.^[10]

1. ^ "Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian)". United Nations Digital Library System. 1970. Diakses tanggal 2024-12-16. 
2. ^ "Fiery debate over West Papua at UN General Assembly". Radio New Zealand 2017. 27 September 2017. Diakses tanggal 7 October 2017. 
3. ^ "Indonesia hits back at Melanesian leaders on West Papua". Radio New Zealand. 27 September 2017. Diakses tanggal 7 October 2017. 
4. ^ Manning, Selwyn (22 June 2010). "Vanuatu to seek observer status for West Papua at MSG and PIF leaders summits". Pacific Scoop. Diakses tanggal 20 October 2017. 
5. ^ Buchanan, Kelly (2010-07-21). "Indonesia; Vanuatu: Vanuatu Parliament Passes Resolution on West Papua Independence". www.loc.gov (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-05-02. 
6. ^ "Vanuatu to seek UN General Assembly support for ICJ opinion on Indonesia's Papua". Radio New Zealand (dalam bahasa Inggris). 2010-06-21. Diakses tanggal 2018-05-02. 
7. ^ "Pacific.scoop.co.nz » Vanuatu to seek observer status for West Papua at MSG and PIF leaders summits". pacific.scoop.co.nz (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-05-02. 
8. ^ "Solomons maintain 'balanced stance' on West Papua issue, ahead of PM's Indonesia trip". Islands Business. 2024-10-18. Diakses tanggal 2024-12-16. 
9. ^ Toara, Ezra (2023-05-30). "Respect for sovereignty: Indonesia's stance on Vanuatu's support for West Papua". Vanuatu Daily Post. Diakses tanggal 2024-12-16. 
10. ^ Simmons (ed.). Unrepresented Nations and Peoples Organization Yearbook 1995. Kluwer Law International. hlm. 1–3. ISBN 90-411-0223-X.