Undang-Undang Koronavirus 2020

Undang-Undang Koronavirus 2020
(Coronavirus Act 2020)

Parlemen Britania Raya
Judul panjang	Undang-undang untuk membuat ketentuan yang berhubungan dengan koronavirus; dan untuk tujuan yang terkait.
Kutipan	2020 k. 7
Introduced by	Matt Hancock, Sekretaris Negara untuk Kesehatan dan Perawatan Sosial (Commons) James Bethell, Baron Bethell ke-5 (Lords)
Territorial extent	Inggris dan Wales, Skotlandia, Irlandia Utara (bervariasi menurut ketentuan)[1]
Dates
Pengesahan kerajaan	25 Maret 2020
Commencement	25 Maret 2020[a]
Other legislation
Relates to	Undang-Undang Kontinjensi Sipil 2004 Undang-Undang Koronavirus (Skotlandia) 2020
Status: Unknown
History of passage through Parliament
Text of statute as originally enacted
Revised text of statute as amended

Undang-Undang Koronavirus 2020 (Inggris: Coronavirus Act 2020 (c. 7)) merupakan sebuah undang-undang di Parlemen Britania Raya sehingga pemerintah memiliki kekuatan darurat untuk menangani pandemi COVID-19 di Britania Raya. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membatasi atau menangguhkan acara-acara pertemuan di area publik, mengisolali setiap warga yang diduga terinfeksi COVID-19, dan berhak untuk mengatur berbagai sektor demi meminimalkan penularan wabah penyakit, serta mempermudah para pelayan kesehatan masyarakat, dan yang terkena dampak ekonomi karena COVID-19. Ruang publik yang dimaksudkan ke dalam undang-undang tersebut diantaranya kantor Layanan Kesehatan Nasional, kawasan perawatan sosial, sekolah, kantor polisi, kantor Border Force, kantor dewan lokal, pemakaman dan juga kantor pengadilan. Undang-undang Koronavirus diperkenalkan ke parlemen pada tanggal 19 Maret 2020, dan disahkan di House of Commons tanpa pemungutan suara pada 23 Maret 2020, dan di House of Lords pada 25 Maret 2020. Kemudian undag-undang diterima dengan persetujuan kerajaan pada tanggal 25 Maret 2020.^[2]

Para politikus dari berbagai partai di Britania Raya, termasuk partai Konservatif, partai Tenaga Kerja, partai Liberal Demokrat, dan juga partai Hijau menuntut supaya parlemen mengawasi dengan ketat pembentukan undang-undang koronavirus sementara hal itu diperdebatkan di Parlemen.^[3] Berbagai kelompok advokasi seperti Liberty dan Hak Disabilitas Inggris, meminta supaya undang-undang ini diteliti dengan baik dan dianggap memiliki pengaruh tidak baik terhadap hak asasi manusia, baik selama ataupun sesudah pandemi terjadi.^[4]

1. ^ "Section 100 of the Act". www.legislation.gov.uk (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 21 Maret 2021. 
2. ^ "Coronavirus Act 2020 receives Royal Assent | Cambridge Network". www.cambridgenetwork.co.uk. Diakses tanggal 21 Maret 2021. 
3. ^ "The coronavirus crackdown sets a dangerous precedent". www.spectator.co.uk. Diakses tanggal 21 Maret 2021.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
4. ^ Fouzder, Monidipa (10 September 2020). "Civil liberties group campaigns to scrap Coronavirus Act". Law Gazette (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 21 Maret 2021.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan