Zaini Abdullah

dr. H. Zaini Abdullah
Gubernur Aceh ke-17
Masa jabatan 25 Juni 2012 – 25 Juni 2017
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo
Wakil	Muzakir Manaf
Pendahulu Tarmizi Abdul Karim (Pejabat Gubernur Aceh) Pengganti Irwandi Yusuf
Informasi pribadi
Lahir	24 April 1940 (umur 84) Beureunuen, Mutiara, Pidie, Aceh, Hindia Belanda
Partai politik	Partai Aceh
Suami/istri	Niazah A Hamid
Anak	Niza Ratna Zaini Hasnita Zahra Zaini Sri Wahyuni Zaini
Orang tua	Tgk. H. Abdullah Hanafiah (Abu Teureubue) (ayah)
Profesi	Dokter medis
Karier militer
Pihak	Aceh
Dinas/cabang	Gerakan Aceh Merdeka
Masa dinas	4 Desember 1976 – 15 Agustus 2005
Pertempuran/perang	Pemberontakan di Aceh
Sunting kotak info • L • B

Zaini Abdullah (lahir 24 April 1940) adalah seorang politikus Indonesia dan mantan aktivis separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Indonesia yang terpilih sebagai gubernur provinsi Aceh pada Pemilu 2012 untuk periode lima tahun dari tahun 2012 hingga 2017.^[1] Terpilih dengan 56% suara, Zaini Abdullah adalah gubernur kedua yang dipilih langsung oleh para pemilih di Aceh sejak pemberian otonomi khusus kepada daerah tersebut oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2005.^[2] Pendahulunya Irwandi Yusuf, yang terpilih pada tahun 2006 untuk periode 2007 hingga 2012, merupakan gubernur pertama yang dipilih di provinsi tersebut melalui pemilihan langsung.^[3]

Zaini Abdullah dilantik sebagai gubernur dalam upacara yang diadakan bersamaan dengan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, 25 Juni 2012. Upacara dan pengaturan resmi lainnya Namun, hal tersebut dirusak oleh serangan pribadi terhadap mantan gubernur, Irwandi Yusuf, yang dilakukan oleh pendukung gubernur baru dan serangan granat pada hari sebelumnya di rumah seorang pemimpin GAM setempat.^[4]

1. ^ Hotli Simanjuntak, 'Zaini-Muzakir wins substantial victory', The Jakarta Post, 18 April 2012.
2. ^ 'Indonesia's Aceh Elects Ex-Rebel Governor' Voice of America, 16 April 2012.
3. ^ Sebelum terpilihnya Irwandi Yusuf, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. telah diikuti selama bertahun-tahun di Indonesia, gubernur di Aceh dan juga sebagian besar provinsi lainnya di Indonesia dianggap sebagai pegawai negeri sipil dibandingkan politisi dan ditunjuk langsung oleh presiden Indonesia, biasanya atas saran Kementerian Dalam Negeri.
4. ^ Hotli Simanjuntak, 'Aceh governor installation marred by attack', The Jakarta Post, 26 Juni 2012.